HAJI DAN KORUPSI

Departemen Agama seperti dipahami oleh pada umumnya masyarakat adalah sebuah Departemen mulia dengan pekerjaan mulia pula yaitu mengurus umat beragama agar lebih teratur mulai masalah ibadah sampai kepada kerukunan antar umat beragama. Orang-orang yang duduk di Depag tentu saja orang-orang yang paham akan agama dan seharusnya berakhlak mulia. Akan tetapi berulang kali masyarakat Indonesia dibuat kecewa oleh tingkah laku Depag yang tidak memperlihatkan sikap mulia dan menjadi contoh untuk semua. Bukan rahasia lagi kasus korupsi berulang kali terjadi di Depag, mulai dari Menteri sampai kepada KUA sebagai pelaksana di tingkat kecamatan.

Hari ini Indonesia Corruption Watch (ICW) melaporkan Departemen Agama (Depag) ke KPK terkait penyimpangan biaya penyelenggaraan haji yang mereka lakukan. Nama beberapa pejabat Depag dan anggota Dewan masuk dalam laporan ICW. Menurut Koordinator Divisi Pelayanan Publik ICW Ade Irawan, pihaknya menemukan dugaan penyimpangan dana abadi umat (DAU) tahun 2005-2006. Dana tersebut digunakan untuk mengganti biaya katering jamaah di Madinah, serta dipinjamkan untuk biaya penerbangan. Berita selengkapnya dapat di baca disini

Korupsi di lingkungan Depag sudah sedemikian parahnya dan meliputi semua sektor mulai dari Pendidikan sampai kepada masalah nikah. Tentu saja sasaran empuk para koruptor dilingkungan Depag adalah masalah urusan Haji, melaksanakan rukun Islam ke lima sebagai lambang kesempurnaan seorang Muslim.

Seperti yang pernah di tulis oleh Zaki Mubarok, Sekretaris Redaksi Jurnal JUSTISIA Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, di Islamlib, Ibadah haji merupakan salah satu bentuk ritual “super sakral” dan “bergengsi”. Karenanya, ibadah ini hanya dikhususkan bagi muslim yang mampu, baik dari segi finansial, kesehatan fisik dan mental dan persyaratan njlimet lainnya. Masyarakat kelas menengah ke bawah harus menyisihkan rupiah demi rupiah dari pendapatannya demi sebuah “cita-cita suci”, menjalankan rukun Islam kelima. Konon, jika seseorang telah melaksanakan ibadah haji, maka keislamannya akan sempurna.

Rupanya, apa yang diucapkan Peter L. Berger-sosiolog agama kenamaan- tiga puluh enam tahun lalu dalam bukunya yang berjudul A Rumor of Angels: Modern Society and the Rediscovery of the Supernatura” yang menjelaskan tentang kehadiran (kembali) “spirit ketuhanan” dalam dunia sekuler ini mendapatkan momentumya di Indonesia. Roda dunia sekarang ini sedang menggelinding menuju sakralisasi yang penuh keimanan.

Sakralisasi dunia hadir kembali sebagai lawan modernitas yang diyakini membawa sejumlah konsekuensi yang bersifat sekuler, yakni merosotnya agama sebagai orientasi nilai dalam kehidupan social. Modernitas juga mensponsori eksorsisme metafisis-istilah Ulil Abshar-Abdalla- atau pengusiran “roh agama” dari dunia. Sehingga manusia akan mampu membangun sebuah tatanan hidup yang oleh seorang penulis Kristen, Harvey Cox disebut sebagai “kota sekuler” (secular city), kota yang bersih dari campur tangan tuhan.

Di sini terlihat dengan semakin derasnya arus modernitas tersebut, justru semakin menguatkan arus religiofikasi, menghadirkan kembali “spirit ketuhanan”, klenik, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Peter L. Berger dengan istilah “desekularisasi dunia”. Maka, tidak terlalu mengherankan jika setiap tahun jumlah peminat ibadah haji tetap pada rating yang tinggi.

Dan fenomena ini, sebagaimana diungkapkan Peter L. Berger diatas, benar-benar ditangkap dan dimanfaatkan betul oleh pemerintah untuk “melayani” niat suci masyarakat untuk menjalankan rukun Islam ini. Singkatnya, pemerintah menurunkan Kementrian Agama dengan kepanjangantangannya yaitu Departemen Agama Cq. Dirjen Haji untuk menangani “perjalanan suci” nan berresiko ini.

Dalam lanskap politik, ibadah ini diartikan sebagai “ibadah politik”. Karena ibadah ini juga menguras banyak birokrasi politis yang melelahkan dari persiapan sampai pelaksanaannya. Ini sebagai konsekuensi logis ibadah haji yang dijalankan di negara tetangga, Arab Saudi, yang mempunyai “aturan main” dan menuntut kepatuhan bagi setiap tamu selama menjalankan ibadah haji. Seorang muslim tidak bisa nyelonong dan seenaknya sendiri dalam urusan haji.

Di departemen yang dikelola para santri-istilah yang merujuk pada Snouck Hurgrounje- justru bermunculan borok-borok peradaban, korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebagai santri atau orang yang sangat paham dengan setiap pojok agama, harusnya mereka mampu menjadi garda depan dalam memerangi KKN. Ini terkait dengan kaidah ushul fiqh “tasharruful imam manuuthun bil mashlahah” yang berarti kebijakan dan performance pemerintah haruslah selalu mengacu kepada pemenuhan kemaslahatan rakyat.

Korupsi, yang dalam al-Qur’an disebut sebagai “ghulul”, pada dasarnya adalah menyalahgunakan uang negara, uang publik atau tegasnya uang rakyat, untuk kepentingan pribadi, secara tanpa hak, bi ghairi haqqin. Pemerintahan yang baik (good governence) dalam pandangan Islam adalah pemerintahan yang mampu memenuhi hak-hak segenap warga dan menegakkan keadilan di antara mereka. Simaklah perintah tuhan dalam sebuah firman-Nya, “Allah memerintahkan kepada kalian untuk menunaikan amanat kepada yang berhak, dan apabila kalian memerintah maka memerintahlah dengan dan untuk keadilan.”

Di negara-negara Islam-negara yang mencampuradukkan agama dengan sistem kekuasaan- tingkat kejahatan publik yang dilakukan pemerintah terhadap rakyat cenderung lebih besar dibandingkan dengan negara-negara sekuler. Rakyat tidak mendapat hak-haknya secara proporsional. Jika ada kebijakan yang menyentuh rakyat, itupun hanya untuk menjalankan politik restitusi yang tetap tidak berpihak pada rakyat. Pengalaman di Arab dan Timur Tengah cukuplah sebagai pembelajaran bagi kita.

Indonesia, meskipun bukan negara Islam, namun dengan kuantitas pemeluknya yang sangat besar melebihi pemeluk agam lain menjadikannya akrab dengan nuansa keislaman yang cenderung otoritarian, parsial dan membelenggu. Ini tercermin dari sikap pemimpin yang selalu mengatasnamakan Islam untuk melanggengkan kekuasaan berikut mengeruk keuntungan bagi pribadi dan golongannya.

Di negara yang sekuler dan benar-benar memahami pemenuhan hak rakyat sebagai perintah suci dari tuhan yang harus dijalankan, tingkat korupsi dapat diminimalisir sedemikian rupa. Ini terkait dengan kesadaran keagamaan yang menempatkan “dosa sosial” lebih berbahaya daripada dosa individual yang diakibatkan pelanggaran terhadap praktek-praktek ritual.

Pun dengan pemerintahan yang ada. Tidak ada intervensi dari pemerintah dalam hal ritual. “Otoritas apapun”-dalam bahasa Masdar F. Masudi- tidak berhak mencampuri urusan ritual-privat. Sehingga kecenderungan untuk melakukan penipuan dan korupsi terhadap uang rakyat dalam persoalan ritual dapat dihindari. Bandingkan dengan Indonesia. Persoalan ibadah ritual, laiknya haji dan yang bersifat privat sedemikian diintervensi. Hasilnya, uang negara yang merupakan uang rakyat dari surplus pengelolaan ibadah haji dan sekaligus akan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dilarikan ke pos-pos yang jauh dari pemenuhan kebutuhan rakyat.

Tulisan ini tentu saja tidak bermaksud menelanjangi ulama-ulama kita yang duduk di Depag, kita masih berharap ke depan Depag bisa berbenah diri dan memberikan contoh baik kepada masyarakat. Kalau Depag tidak berbenah maka kita sama-sama mengucapkan Innalillahi wainna ilaihi raji’un!